Kritik Hashim Djojohadikusumo Berbuah Nyata: Menkeu Purbaya Isyaratkan Ganti Vendor Digitalisasi Cukai Rokok
![]() |
| Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat kunjungan kerja ke Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak, Surabaya. (Dok. Kemenkeu) |
RADARNEGERI.ID - Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons keras kritik yang dilontarkan oleh Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, mengenai lemahnya sistem penerimaan negara, khususnya di sektor pajak dan bea cukai. Respons ini berujung pada pertimbangan strategis untuk mengganti vendor yang bertanggung jawab atas digitalisasi sistem cukai hasil tembakau (CHT) atau pita cukai rokok.
Purbaya mengakui bahwa kritik dari adik Presiden Prabowo Subianto tersebut beralasan, ditandai dengan adanya kebocoran penerimaan negara
yang selama ini terjadi.
"Ya betul. Kami enggak tahu, yang jelas pasti ada yang
bocor kan di sana-sini," kata Purbaya kepada wartawan di Istana
Kepresidenan, Senin (15/12/2025).
Usulan Kunci Hashim:
Otomatisasi Dua Sektor
Purbaya mengungkapkan, usai bertemu dengan Hashim,
setidaknya ada dua area penerimaan negara yang diusulkan untuk segera
diotomatisasi secara digital, yaitu:
- Cukai
Hasil Tembakau (CHT) / Pita Cukai Rokok.
- Pajak
Perdagangan Luar Negeri.
Khusus untuk CHT, Purbaya menyebutkan bahwa sistem
pengawasan produksi rokok secara digital sedang dalam tahap finalisasi
pengadaan dari pihak ketiga (vendor). Sistem ini akan memungkinkan monitoring
produksi rokok secara real-time dan langsung terintegrasi dengan sistem
keuangan Bea Cukai.
"Tinggal masalah negosiasi harganya, jangan
kemahalan gitu biar murah dikit lah," ungkap mantan Ketua Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) itu.
Sistem baru ini diharapkan memiliki kode khusus untuk
pengenaan cukai rokok, mempermudah pengawasan, dan dapat diakses melalui
aplikasi. Menkeu Purbaya optimis implementasi sistem ini akan mendongkrak
pendapatan cukai rokok.
Digitalisasi Pajak
Lebih Sulit
Selain cukai rokok, digitalisasi pajak perdagangan luar
negeri juga tengah dipelajari. Namun, Purbaya mengakui implementasi di sektor
ini jauh lebih menantang.
"Digitalisasi pajak yang perdagangan ke luar negeri,
itu sedang kami pelajari. Cuma kelihatannya sih yang itu agak berat, karena
sistemnya belum siap, yang ditawarkan oleh vendornya," jelas Purbaya.
Baca Juga: Kebijakan Fiskal Menkeu Purbaya: Bea Keluar Emas dan Batu Bara Serentak Berlaku 1 Januari 2026
Akar Kritik Hashim:
Rasio Penerimaan Jauh di Bawah Kamboja
Kritik Hashim yang mendorong langkah cepat ini disampaikan
dalam acara Bedah Buku Indonesia Naik Kelas pada Jumat (12/12/2025). Hashim
menyoroti bahwa rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia stagnan di angka
12%, jauh di bawah negara tetangga seperti Kamboja yang mencapai 18%.
Hashim bahkan menyebut sistem penerimaan negara, termasuk
pajak dan bea cukai, berada dalam kondisi "sangat sangat parah."
Hashim mengklaim, jika aparat pajak dan bea cukai bekerja
optimal, penerimaan negara seharusnya mampu menambal defisit APBN, bahkan
mencetak surplus fiskal.
"Kalau memang aparat pajak, bea cukai, bekerja dengan benar, Indonesia bukan negara defisit [APBN], Indonesia negara surplus. Indonesia negara kaya, Indonesia super power. Tinggal kita benahi aparat kita," pungkas Hashim.
