Tak Mampu Geber Belanja: Menkeu Purbaya Terima Pengembalian Anggaran Hingga Rp4,5 Triliun
RADARNEGERI.ID - Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu)
Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi adanya peningkatan signifikan anggaran yang
dikembalikan oleh berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) jelang akhir tahun.
Pengembalian ini terjadi lantaran banyak instansi pemerintah yang tidak mampu
merealisasikan belanja anggarannya.
Menkeu Purbaya menyebutkan bahwa data terakhir menunjukkan
total anggaran yang telah dikembalikan kepada Kementerian Keuangan telah
mencapai kisaran Rp3,5 triliun hingga Rp4,5 triliun.
Baca Juga: Tembus Rp29 T, Menkeu Purbaya Pede Insentif dan BLT Sejahtera Dongkrak Ekonomi Kuartal IV
"Wah saya lupa yang tadi masih belum dijumlah semua.
Sebelumnya kan Rp3,5 triliun. Udah naik Rp4,5 triliun. Cuma ada lagi yang
balikin yang kita belum rekapitulasi, belum dijumlahin semua totalnya,"
ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin
(15/12/2025).
Fenomena Anggaran Tak Terserap di Akhir Tahun
Purbaya menambahkan bahwa fenomena anggaran yang tak
terserap 100% adalah tren tahunan yang selalu terjadi di setiap instansi
pemerintahan. Ia memperkirakan tingkat penyerapan anggaran tertinggi hanya
mencapai 90%-an.
"Setiap tahun enggak pernah ada yang pernah 100%
keserap. Kita asumsikan awal 99% keserap. Itu pun nanti ada yang kembalikan
lagi," jelas Purbaya.
Kritik Keras Presiden Prabowo: Jangan Terhambat Peraturan
Isu kelambanan belanja K/L ini sebelumnya telah menjadi
sorotan serius di tingkat tertinggi. Presiden Prabowo Subianto sempat
mengungkapkan bahwa ia menerima laporan dari Menkeu Purbaya mengenai lambannya
realisasi anggaran oleh beberapa instansi pemerintah.
Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet
Paripurna. Presiden menilai kelambanan ini menyebabkan sisa anggaran yang bisa
dihemat menjadi cukup besar menjelang penutupan tahun 2025.
Baca Juga: Komisi VII DPR RI Dukung Penuh Menkeu Purbaya Perketat Pengawasan Impor Baja Ilegal
Presiden Prabowo secara tegas mengkritik birokrasi yang
terlalu banyak terhambat oleh peraturan. Menurutnya, jika suatu peraturan tidak
menguntungkan bangsa dan rakyat, maka peraturan tersebut harus segera diubah.
"Saya dapat laporan dari Menkeu, sisa anggaran yang bisa kita hemat cukup besar dan di sana sini masih ada (Kementerian/Lembaga) yang kurang cepat bergerak," ujar Prabowo. "Kalau peraturan tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, peraturan itu harus segera kita ubah," tandasnya.
